Telah empat dasawarsa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan oleh Negara, namun perkawinan dan perceraian dibawah tangan dirasa masih banyak dilakukan masyarakat utamanya masyarakat Islam.
Hal tersebut terjadi mungkin karena mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian di muka persidangan pengadilan bukan perintah agama. Hukum yang harus dipatuhi hanyalah hukum Allah, karena hal tersebut mengandung sanksi di akhirat.
Negara Indonesia menentukan bahwa perceraian termasuk ikrar thalak, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak umat Islam yang abai terhadap ketentuan tersebut.
Mereka lebih memilih ajaran fikih klasik ansich. Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa ketentuan ikrar talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan itu justru bertentangan dengan hukum Islam, karena secara tidak langsung berarti menafikan sahnya talak yang dijatuhkan oleh suami diluar persidangan.
Padahal tentang itu telah terdapat hadis “masyhur” yang menyatakan: “ada tiga hal, yang jika dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap terjadi, yaitu: nikah, talak, dan rujuk”.
Berdasarkan hadis “masyhur” ini mereka memahami bahwa talak suami kepada istrinya adalah sah/jatuh kapan saja, dimana saja dan dalam suasana apa saja. Bahkan talak dianggap jatuh walaupun dilakukan dengan bersendagurau.
Pemikiran dan pendapat dalam fikih klasik ini kurang tepat, sebab melihat hukum Islam tidak secara holistik, tetapi hanya dari sisi meterinya (tasyri’iyyah) saja, tidak melihat hukum Islam secara utuh dari berbagai aspek, yaitu pelaksanaan (tanfidziyah)nya, maupun penegakkannya (qodlo’iyah)nya yang dalam perspektif hukum Islam keduanya disebut Syiyasah Syar’iyahnya.
Perkawinan sebagai suatu yang amat penting bagi kehidupan manusia, maka agama tidak mungkin tidak pengaturannya. Bahkan berkaitan dengan talak, Allah SWT secara khusus memberikan nama bagi sebuah surat dalam kitabNya (Al-Qur-an) dengan nama surat “Ath-Thalaq”.
Dan sebagaimana kita maklumi fikih sebagai cabang ilmu dalam Islam yang digali dari dalil Al-Qur-an dan As-Sunnah membagi kajian fikih menjadi empat besar: yaitu fikih ibadah, fikih mu’ammalah, fikih jinayah dan fikih munakahah. Maka kajian fikih manakahat oleh para fuqoha’ disebutnya sebagai rubu’ul fiqh.
Kita harus melihat bahwa talak bukanlah masalah diyani semata serta bukan masalah ibadah mahdlah (murni), akan tetapi talak termasuk bidang mu’ammalah, maka peran ijtihad sangat terbuka luas untuk mengaturnya sehingga aspek qodlo’i memegang peranan penting dari sisi operasionalnya (tanfidz).
Dengan alasan bahwa dalam perspektif ketatanegaraan Islam (fiqh al-Syiyasah), negara diberi kekuasaan oleh rakyat agar persoalan-persoalan kehidupan bersama diselesaikan dengan cara musyawarah (syura).
Pada tingkat operasional, konsep syura memberikan porsi yang sangat besar kepada wakil-wakil rakyat (DPR) atau badan legislatif untuk melakukan ijtihad dalam membuat hukum/peraturan perundang-undangan.
Karenanya negara mempunyai kewajiban mengatur pentingan masyarakat sesuai dengan kemaslahatan bersama. Kaidah fikih yang terkenal untuk itu; ”tasharruful imam ala ar-ra’iyah manuthan bil mashlaha”.
Adanya perbedaan pemahaman masyarakat disatu sisi dengan kewajiban negara untuk mengatur kehidupan bersama termasuk masalah perkawinan dan talak, perlu kajian dan pembahasan ulang masalah tersebut dengan pendekatan usul al-fiqh agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman masyarakat tentang kewajiban negara, paling tidak dapat meminimalisir perbedaan pemahaman masyarakat dengan negara.
Pengaturan Talak Dalam Al-Qur-an
Masalah kehidupan berrumah-tangga termasuk sesuatu yang mendapatkan perhatian serius dari Al-Qur-an. Dari hal siapa-siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dibicarakan sangat rinci oleh Al-Qur-an.
Demikian jika jika harus terjadi perceraian, Al-Qur-an secara detail mengatur tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami dan istri sewaktu terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
Sewaktu istri nuzuz, diatur oleh Allah pada Surat al-Nisä’ (4): 34;
“Dan terhadap wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidurmu, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.
Ketika keadaan suami istri nampak adanya perselisihan yang tajam, Allah mengaturnya dalam surat An-Nisa 35;
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Jika seorang istri menghadapi saminya telah menyimpang dari kewajiban-kewajibannya (nuzuz) sebagai seorang suami, Allah mengajarkannya dalam surat An-Nisa’ ayat 128:
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jika suami-istri benar telah merasakan bahwa rumah-tangga sudah tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dan merasakan perceraian harus terjadi, Allah mengaturNya dalam surat Ath-Thalaq ayat (1 dan 2);
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka kau izinkan mereka ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, barang siapa melanggar ketentuan Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
Kiranya masih banyak lagi ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan pembinaan keluarga.
Dalam hal harus terjadi perceraian, Al-Qur-an menerangkan hal-hal yang berkaitan sebagai akibat hukum perceraian, antara lain:
- Suami berkewajiban memberi nafkah iddah;
- Suami berkewajiban memberi muth’ah;
- Suami dilarangan mengambil kembali harta benda yang telah diberikan kepada istrinya yang ditalak.
Hal-hal tersebut menunjukkan betapa seriuasnya Al-Qur-an mengatur kehidupan keluarga bagi orang yang mengimaninya.
Kedudukan Peraturan Perundangan Perkawinan Dalam Institusi Hukum Islam
Sudah menjadi watak seorang yang beriman kepada Allah bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dari hukum agamanya. Ketaatan pada hukum agama (Islam) adalah merupakan bagian integral dari nilai transendental keimanan kepada Allah.
Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur-an dan As-Sunnah, diyakininya sebagai hukum yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dan membahagiakannya dimanapun dan kapanpun, karena sifatnya yang universal.
Dalam lingkup pertanggung jawabannyaHukum Islam memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan hukum wadl’i pada umumnya, yaitu kentalnya suasana ukhrawi yang transendental.
Secara formal (officially) kerangka konseptual dan teoritiknya memang dibangun atas dasar pengabdian kepada Tuhan sehingga sangat berimplikasi pada format pertanggungjawabannya yang bersifat ganda, yaitu pertanggungjawaban dunia dan akhirat.
Oleh karena itu menjadi keniscayaan bagi masyarakat Islam bahwa negara harus diberi kekuasaan oleh rakyat agar persoalan-persoalan bersama diselesaikan oleh negara dengan cara musyawarah (syura).
Pada tingkat operasional, konsep syuramemberikan porsi yang sangat besar kepada wakil-wakil rakyat atau legislatif untuk melakukan ijtihad dalam membuat hukum/peraturan perundang-undangan.
Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa pembentuk hukum adalah para penguasa, bukan fuqaha’ (mujtahid); Mujtahid dalam yurisprudensi Islam lebih berfungsi sebagai penemu hukum (istidrak al-hukm) dan mufthi (pemberi nasihat), sehingga kitab-kitab fiqih hasil karya mujtahid tidak senantiasa sejalan dan diterima serta diterapkan oleh penguasa.
Konsep syura sebagai wujud kedaulatan rakyat dibatasi oleh prinsip-prinsip moral universal yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni prinsip keadilan (al-‘adl), persamaan (al-musyawah) dan keterbukaan politik.
Pada tingkat operasional, konsep syura memberikan porsi yang sangat besar kepada wakil-wakil rakyat atau legislatif untuk melakukan ijtihad. Sehingga badan legislatif inilah yang bertugas dan berwenang membentuk undang-undang.
Undang-undang yang mengatur tatacara perceraian adalah termasuk kategori syiyasah syar’iyah. Dalam syiyasah syar’iyah penguasa mendapatkan wewenang yang sangat luas dalam mengatur kemaslahatan dan kepeningan umum.
Ia boleh saja menentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi negara dan rakyatnya berdasarkan prinsip umum syariah yaitu al-‘adalah wa muraat al-mashalih al-jami’i an-naas (prinsip keadilan dan menjaga kemaslahan ummat).
Dalam bidang ini kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dari Al-Qur-an dan sunnah, karena acuan siyasah syar’iyyah adalah kemaslahatan ummat, dan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari dalil syar’i baik Al-Qur-an maupun hadits.
Maka hal-hal yang menjadi wasilah bagi terwujudnya maslahat tentu harus diadakan dan yang menjadi penghalangnya harus ditiadakan. Dalam kaitan ini para fuqoha’ telah merumuskan kaidah : الحكم بالوسيلة حكم بالمقاصد “hukum bagi wasilah adalah hukum bagi tujuannya”.
Dengan demikian, siyasah syar’iyah mengandung unsur-unsur:
- Kebijakan, hukum atau aturan;
- Dibuat oleh penguasa;
- Diwujudkan untuk kemaslahantan bersama, dan;
- Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam.
Ditinjau dari sisi kajiannya, syiyasah syar’iyah meliputi tiga aspek utama:
- Dusturiyyah (tata negara), yang meliputi aturan-aturan tentang pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian dan bentuk pemerintahan serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara;
- Kharijiyyah, (luar negeri), yang meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, tata aturan tentang keadaan perang dan damai; Dan
- Maliyyah (harta), yang meliputi sumber-sumber kuangan dan belanja negara (moneter).
Pemegang kekuasaan yang menjalankan syiyasah syar’iyyah mirip dengan konsep Montesque dengan konsep Trias Polikanya yaitu kekuasaan:
- as-sulthah at-tasyri’iyyah (pembuat undang undang atau legislative);
- as-sulthah at-tanfiziyyah (yang bertugas menjalankan pemerintahan);
- as-sulthah al-qadla’iyyah (kekuasaan kehakiman atau yudikatif).
Tiga konsep pemegang kekuasaan ini dalam sistem pemerintahan Islam telah ada sejak kekhalifahan Umar dan lebih berkembang lagi pada masa dinastiAbbasiyah.
Ditinjau dari tujuannya, siyasah syar’iyyah mempunyai tujuan kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu syiyasah syar’iyyah dalam konteks ini terkait erat dengan maqashid asy-syariah, yaitu kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagian dan kesejahteraan bersama.
Pengaturan masalah perkawinan dan perceraian termasuk hal yang sangat berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga pengaturan negara amat diperlukan.
Maksud dan Tujuan Ikrar Talak Harus Di Depan Persidangan
Keharusan adanya alasan-alasan dalam perceraian dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan hal baru bagi masyarakat kita, karena hal tersebut tidak pernah disinggung dalam kitab-kitab fikih klasik.
Pengaturan tersebut oleh pemerintah dimaksudkan sebagai upaya mempersukar perceraian yang selama ini dipahaminya sebagai hak kaum lelaki.
Pemahaman seperti ini akan sangat rawan karena melahirkan kesewenang-wenangan pihak suami dan hak-hak kaum perempuan akan terabaikan, si suami akan dapat menjatuhkan talak semaunya saja, kapan saja dan di mana pun sesuai kehendak hatinya.
Keharusan percerian dilakukan di muka pengadilan adalah masalah ijtihidiah yang bertitik tolak agar suami yang ingin menceraikan isterinya supaya memberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama, kemudian agar hakim mengadakan upaya perdamaian.
Hal ini sekaligus berarti sebagai upaya melindungi kaum wanita. Kita dapat melihat betapa banyaknya perceraian yang sangat memberatkan kaum wanita, tidak hanya menjadi pukulan moril bagi mereka, tetapi juga bagi kehidupannya.
Dia harus mencani nafkah tidak hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, yang seharusnya adalah merupakan tanggung jawab mantan suaminya.
Pengendalian perceraian ini pada intinya sesuai dengan kaidah dar’ al-mafasid wa jailb al-mashalih (menolak kerusakan dan mendatangkan kema.slahatan).
Dan dibuatnya peraturan tentang alasan-alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada kaidah fiqh, tasharruful-imam ‘ali al-ra‘iyyah manuthan bi al-maslahah (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kepentingan rakyat) dan sekaligus sesuai dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yaitu tujuan dibuatnya hukum adalah untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam.
Fikih klasik memandang bahwa hak talak adalah hak individu. Sedangkan negara berpendapat bahwa walaupun hak menceraikan isteri itu semula tergolong hak individu (hiaq al-fard), tetapi setelah pemerintah mengaturnya melalui perundangan-undangan, maka hak ini menjadi hak kolektif atau haq al-jama’ah (haq Allah), yang harus ditaati, sebagaimana kandungan firman Allah dalam swat al-Nisá’ (4): 59:
”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Dengan demikian, kepatuhan seorang muslim terhadap peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah (legislatif) selama tidak bertententangan denganshara’, adalah cerminan dari kadar keimanannya.
Hal ini, karena ayat tersebut ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman dan merekalah sebenarnya yang akan melakukan dan mengambil manfaat dari kandungan ayat tersebut, bukan orang lain.
Lebih-lebih, peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana yang berlaku di Indonesia.
Oleh karena itu, sebenarnya peraturan peraturan yang terkait dengan perceraian yang berlaku di Indonesia (ins constitutum) adalah nilai-nilai Hukum Islam yang bersumber dari nas dengan melalui istinbàt dan/atau istidlal yang kemudian menjadi hukum postip (hukum nasional) dengan melalui taqnin (pembuatan undang-undang).
Hal ini sebagai upaya menerapkan makna ayat dalam surat al-Midah (5): 48 (fahkum baynahum bimaanzzala Allah) dan al-Maidah (5): 49 (an takum baynahum bima anzala Allah)
Kajian Terhadap Ayat-ayat Thalak
Aturan Al-Qur-an tentang langkah dan alasan-alasan yang harus dilakukan oleh suami sewaktu istri nuzuz sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisá’(4): 34, 35 dan 128, oleh mufassirin difahami sebagai syarat, bukan sebagai sebab. Karena itu, dalam hal perceraian (talak) tidak berlaku kaidah Ushul-Fiqh, yang berbunyi: maa la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib [9] (suatu kewajiban yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna kecuali deugan sesuatu yang lain, maka yang lain itu hukumnya wajib).
Abu Zahrah berteori bahwa sesuatu (sarana vital) bagi terealisirnya suatu kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu:
- Sesuatu yang ditegaskan oleh Syari’ (Allah/Rasulullah) sebagai suatu syarat, yang wajib dikerjakan berdasarkan nas yang berdiri sendiri, bukan berdasarkan pada kewajiban yang asal, dan;
- Sesuatu yang vital yang menjadikan suatu kewajiban tidak akan dapat terealisir dengan tanpa adanya sarana tersebut. Sarana ini berupa sebab, yang berupa perbuatan yang dapat dijangkau (dikerjakan) oleh manusia untuk merealisir kewajiban tersebut, seperti pergi ke tanah suci untuk melaksanakan kewajiban haji.
Ketentuan perceraian sebagaimana yang tersirat dalam surat al-Nisa’ (4): 34, 35 dan 128 itu, merupakan kewajiban yang berdiri sendiri yang harus dilakukan seorang suami, tidak sebagai sebab yang terkait dengan surat at-Thalaq (65):
1. Sebagaimana ayat tentang kewajiban shalat (aqimuu al-ashalah) dalam surat al-Nisa’ (4): 76 dengan ayat tentang kewajiban wudlu’ (idza qumtum ila ash-shalati fa aghsiluu wujuuhakum…) dalam surat al-Midah (5): 76.
Di samping itu, surat al-Nisá’(4): 34,35 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai wasilah (sarana) atau dzari’ah (jalan) pada ayat Al-Qur-an yang berupa shighat al-amar (bentuk perintah melakukan sesuatu), pada lafal “aw tashriihun bi ihsan” dalam surat al-Baqarah (2): 229; “wa sarrihu hunna sarahan jamila” dalam surat al-Ahzab (32) :49; “aw fariqu hunna bi ma’ruf” dalam surat al-Tlalaq (65): 2, “idha thallaqtum a1-nisa’a fa thalliquhunn li ‘iddatihinn” dalam surat a1-Tha1aq (65): 1, karena dianggap sebagai syarat.
Hal ini berbeda jikawasilah pada sighat al-amar (bentuk perintah melakukan sesuatu) pada talak itu berupa wasilah ijtihadiyah (sarana yang berupa nash pemikiran ulama) yang berupa sebab, maka berlaku kaidah tersebut.
Dengan demikian, ayat-ayat tersebut berdiri sendiri, bukan karena ayat tentang talak dan diberlakukan sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui jika seorang suami akan melakukan ikrar talak kepada istrinya.
Akan tetapi, para ulama memahami ayat-ayat tersebut berada pada prinsip kaidah amr(perintah) yaitu li al-wujuub (menunjukkan wajib) secara tersendiri, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i dan jumhur (mayoritas ulama), al-asah annaha haqiqah fi al-wujuub faqat. (menurut pendapat yang lebih sahih, bahwa nash dalam bentuk perintah (amar) itu hanya menunjukkan wajib) yang berarti tidak boleh diabaikan oleh suami yang hendak mentalak isterinya.
Kedua ayat dalam surat al-Nisa’ ayat 34 dan 35 merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sewaktu melihat istri melakukan nushuz.
Dalam memahami surat al-Nisa’ 34 ulama berbeda tentang huruf “wawu” sebagai huruf athaf, karena ada yang berpendapat bahwa huruf “wawu “ dalam ayat tersebut adalah li al-tartib (menunjukkan berurutan), ada pula berpendapat tidak harus berutan atau li muthlaq al-jam’i yakni sekedar menunjukkan banyaknya bukan menunjukkan keharusan berurutan, sehingga suami boleh mengambil salah satu dari tiga pilihan atau boleh mengumpulkan semua.
Muhammad Ali al-Shabuni berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah li tartib (berurutan), demikian juga Ibnu al-Arabi dalam Tafsir Ayat Al-Ahkamdan Ali bin Abi Thalib.
Jika langkah pada surat al-Nisa’ (4): 34 gagal, maka langkah berikutnya adalah sebagaimana disebutkan pada surat al-Nisa’ (4): 35.
Dalam hal ini, pada surat al-Nisã’ (4): 34 ditujukan kepada suami, sedangkan pada surat al-Nisä’ (4): 35 ditujukan pada hukkam (hakim atau pemerintah) dengan mendatangkan hakam(mediator) dan pihak keluarga istri dan keluarga suami atau orang lain.
Wahbah al-Zuhayli dalam kitab Tafsirnya, menjelaskan bahwa petunjuk amar pada fab ‘athuu adalah menunjukkan wajib sebagaimana pendapat al-Syafi’i, karena ada dampak positif yaitu menghilangkan tindakan aniaya (li annahu min baab raf’i al-dhulumaat), yang termasuk suatu kewajiban yang bersifat umum dan yang harus diperhatikan oleh hakim.
Selanjutnya beliau menjelaskan, talak jangan dilakukan karena sebab-sebab yang remeh sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, seperti ada kebencian dan hanya dilandasi hawa nafsu (emosi), karena hal itu keluar dan ajaran-ajaran Islam dan menyebabkan dosa, bahkan perlu diberi hukuman.
Untuk itu, talak diundangkan hanya semata-mata karena keadaan darurat, yang merupakan perundang-undangan yang dikecualikan (tashri’ istishna’i), demi keluwesan atau elastisitas dari hukum, setelah suami melakukan langkah-langkah (al-maràhil al-atiyah) sebagaimana dalam surat al-Nisã’ (4): 34- 35.
Walau demikian Wahbah Al-Zuhaily tidak menyatakan pendapat yang tegas bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami yang tidak menempuh langkah sebagaimana temaktub dalam surat an-Nisa’ ayat 34 dan 35, adalah tidak sah.
Dengan kata lain beliau sama dengan pendapat ulama lain yang menganggap sah atau jatuhnya talak suami walaupun suami tidak melakukan langkah-langkah yang termaktub dalam ayat tersebut.
Secara teoritis, petunjuk (dalalah) surat al-Nisã’ (4): 35 ini tidak dapat digunakan teori mafhum mukhalafah (extra a contrario), maksudnya jika tidak ada shiqaq (pertengkaran/ perselisihan) maka tidak diperlukan keterlibatan hakam.
Hal ini, karena ayat tersebut dapat dimasukkan pada nas yang bersifat aghlabiyah (pada umumya) atau akthariyah (kebanyakannya), yang tidak dapat menerima mafhum mukthalafah.
Sebagaimana nas tentang riba dalam surat Ali Imran (3): 130, ya ayyuha al-ladzina amanuu la ta’kulu al-riba adh’afan muda’afa (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan juga nas tentang menikahi anak tiri yang berada pada asuhan bukan bapak tirinya dalam surat al-Nisã’ (4): 23, wa rabaibukum al-lati fi hujurikum min nisaikum al-lati dakhaltum bihinn (dan anak-anak istenimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri).
Untuk itu, ayat tersebut tidak boleh dipahami, bahwa jika tidak terjadi shiqaq (pertengkaran atau perselisihan), maka hakim/pemerintah tidak diperlukan.
Hal ini sebagaimana tidak boleh dipahami firman Allah yang menyatakan: janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dengan pemahaman boleh makan riba asalkan tidak berlipat ganda atau sedikit saja.
Begitu juga tidak boleh dipahami, bapak tiri dibolehkan menikahi anak tirinya jika dia tidak berada di bawah asuhan bapak tirinya seperti diasuh oleh bapak kandungnya sendiri atau panti asuhan.
Surat al-Nisa (4): 35 menyatakan, jika terjadi shiqaq (pertengkaran), hakim (al-qodli ) diperintahkan untuk mendatangkan hakamayn, yang diambil dari masing-masing keluarga suami/isteri atau pihak lain yang sanggup menjadi mediator atau juru damai.
Dari ayat ini terkandung maksud bahwa perceraian harus dihindari dan dipersulit, karena akan berpengaruh pada keluarga, terutama mantan isteri dan anak-anaknya.
Hakamayn diberi tugas untuk melakukan islah (perdamaian) antara keduanya, sehingga diharapkan suami isteri hidup rukun kembali sebagaimana semula.
Akan tetapi, jika keduanya tidak dapat disatukan kembali, maka hakamaynmenyerahkan kembali kepada hakim untuk melakukan putusan hukumnya. Jika melihat bunyi surat al-Nisá’ (4): 34, maka hakim memerintah kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak jika keinginan bercerai dan suami, karena nushuz berasal dan isteri.
Sedangkan, jika nushuz berasal dari suami, maka hakim boleh memfasakhperkawinannya (menurut teori Shafi’iyah) atau bain sughra (menurut teori Hanafiyah) dengan putusan hakim (tafriq qadla’i).
Dalam praktek di Pengadilan Agama, talak yang inisiatif berasal dan isteri karena nushuznya suami adalah menggunakan teori Hanafiyah.
Terori ini lebih tepat digunakan, karena hakim dalam memberikan putusan terjadinya percerian berkedudukan sebagai pengganti suami, yang semula sebagai pemegang hak talak dan hakim dalam kasus ini berkedudukan sebagai shulthan (pemerintah).
Masalah shiqaq sebagaimana dalam surat al-Nisa’ (4): 35 sering dipahami untuk cerai gugat saja, yang produknya berupa putusan pengadilan. Padahal shiqaq inidapat juga terjadi dalam cerai talak, yang produknya berupa penetapan izin “Ikrar Talak”.
Hal ini, karena dalam ayat tersebut berupa lafal yang menunjukkan ‘am dengan menggunakan ciri berupa “al-idafah bi al-ma‘rifah” atau susunan lafal yang disandarkan pada ism ma’rifah, yaitu lafal shiqaq baynahuma pada lafal “wa in khiftum shiqaq baynihima …” ;
Dalam prakteknya kini, kandungan surat al-Nisá’ (4): 35 dilakukan dengan mediasi melalui mediator dan hakamayn dari hakim yang sudah ditentukan oleh Pengadilan, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pasal 2 (3) PERMA tersebut menyatakan: Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Dengan demikian, talak tidak dapat dijatuhkan secara langsung, tanpa melalui proses dan prosedur serta tatacara menjatuhkan talak sebagaimana diatur oleh perauran perundangan yang berlaku.
Hal ini sebagaimana makna yang terkandung dalam perintah pada lafal, fab‘athuhakaman mim ahlihi wa hakaman min ahliha, yang melibatkan pihak pemerintah, yang dalam hal ini para hakim (pemerintah dalam pengertian pihak yudikatif).
Karena itu, jika ditelaah secara seksama dan dilakukan pemahaman terhadap ayat-ayat yang terkait dengan talak secara mawdlu’i (tematik) dan holistik, maka sangat jelas bahwa pengucapan ikrar talak itu melibatkan pihak pemerintah, tidak seenaknya dilakukan oleh suami sendiri walaupun dia yang mempunyai hak menjatuhkan talak.
Untuk itu, sangat disayangkan jika masyarakat muslim, yang sangat baik pemahamananya terhadap dalil nash akan tetapi, kemudian mereka tidak memperhatikan ayat-ayat yang terkait dengan pengucapan ikrar talak, sebagaimana pada lafal “fa talliqu hunna li ‘iddatihinnna” dalam surat al-Talaq ayat (1), sehingga isi Al-Qur’an itu dipahami terpotong-potong dan hanya mengikuti pemikiran dalam kitab-kitab klasik, tanpa pengkajian penafsiran ulang (reinterpretasi), padahal fiqh itu tidak terlepas dan tempat dan waktu dan bersifat zanni.
Akibatnya, lembaga perkawinan umat Islam di Indonesia sering mendapat stikma negatif karena betapa mudahnya kawin dan betapa gampangnya bercerai.
Tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami sewaktu melihat isterinya nushuz harus dilakukan secara mendalam. Artinya, suami haru melihat mengapa isteri nushuz dan jangan sekali-kali selalu menyalahkan isteri semata-mata, karena dia sebagai kepala rumah tangga yang harus ditaati oleh isteri dan dia sebagai pemegang hak talak.
Kemungkinan nushuz yang terjadi pada isteri akibat perbuatan suami yang kurang atau bahkan tidak peduli kepada isteri, suami hanya menuntut haknya saja, sementara kewajibannya tidak diperhatikan atau bahkan melakukan kekejaman yang sangat sadis, karena suami beranggapan isteri harus tunduk dan patuh kepada suami.
Proses mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai penerapan kaidah Ushul al-Fiqh, yang berbunyi “maa la yatim al-wàjib illa bihi fahuwa wajib “(suatu kewajiban tidak akan dapat sempurna kecuali dengan dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib) pada lafal “fatalliquhunna” dalam surat al-Talaq (65): 1 yang berupa sighat al-amr dengan pendekatan-pendekatan kaidah al-dhari’ah atau washilah, bahkan dapat juga dengan pendekatan teori maslahah mursalah (Imam Malik) atau istislah (a1-Ghazali).
Begitu juga dapat digunakan teori utility atau utilitarianisme Jeremy Bentham, teori kegunaan atau manfaat, sehingga dengan melalui proses di pengadilan, perceraian dilakukan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan atau dapat memperkecil kerugian atau mafsadah yang terjadi akibat perceraian, terutama terkait dengan nasib anak-anak yang ditinggalkan, baik dalam nafkah maupun pendidikan mereka.
Dengan demikian telah jelaslah kemanfaatan dan kebaikan prosedur dan tata cara talak yang diatur oleh peraturan perundangan, walapun hal tersebut tidak pernah diatur dalam fikih klasik.
Secara metodologis pemahaman yang dikandung dalam lafal wa ashhidu dan wa aqimu al-shahadah merupakan dasar ikrar talak harus diucapkan di depan pengadilan agama dengan menggunakan metode literar.
Dalam lafat tersebut terkandung maksud yang mengharuskan adanya persaksian (amr li al-wujub) dan dibarengkan dengan pengucapan ikrar talak (wawu ‘ataf li al-ma‘iah), sekaligus adanya keharusan unsur kesengajaan sebagaimana terkandung dalam makna lafal idha tallaqtim al-nisa’a, yaitu idha aradtum al-talaaq (jika kamu berkehendak menjatuhkan talak).
Oleh karena itu, pengucapan ikrar talak seorang suami kepada isterinya di luar ketentuan tersebut tidak dibenarkan walaupun sesuai dengan pendapat sebagian para ulama mazhab, akan tetapi perlakuan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis.
Bahkan, jika hal ini dilakukan, maka akan dapat membawa keberadaan seorang perempuan seperti barang sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah, sebelum datang agama Islam.
Kejadian seperti itu jangan terjadi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. diutus di muka bumi dengan membawa risalah yang rahmah li ‘alamiin.
Persaksian dalam Ikrar Talak di Indonesia
Pendapat Syi’ah merupakan suatu pendapat yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan terkait dengan persaksian talak, karena dapat mempersulit terjadinya, yang kemudian pendapat liii diikuti oleh para penulis kitab tafsir, seperti Muhammad ‘Azzah Darwuzah, al-Tabrasi dan al-Alusi.
Pendapat tersebut didasarkan pada petunjuk amr pada lafal wa ashhidzu dengan menunjukkan wajib yang merupakan kaidah pokok dalam amr sebagaimana pendapat al-Shafi’i dan mayoritas ulama walaupun dalam penerapannnya al-Shafi’i tidak menerapkan li al wujub pada lafal ishhadu tersebut.
Bahkan, sebenarnya jika dipahami secara seksama dengan menggunakan kaidah tarjih terkait dengan hukum ishhad fi al-talaq (wajib dan sunnah/irshad), maka hukum wijib ini lebih ikhtiyàht (hati-hati).
Beberapaushuliyun ada yang berpendapat bahwa jika salah satu dari dua dalil (termasuk ada dua dalälat al-ma’na), yang salah satunya berindikasi ikhtiyat dan lainnya tidak ikhtiyat, maka didahulukan yang terdapat indikasi ikhtiyat.
Penerapan metode tarjih juga sangat tepat dikaitkan dengan hokum persaksian dalam talak sebagaimana berlaku di Indonesia, yang dalam prakteknya dilakukan oleh hakim majelis.
Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai makna yang ditunjukkan oleh dalalat al-amr (ashhidu). Jumhur ulama berpendapat hanya lil irshad sehingga natijah hukumnya hanya sunnah (nadb) tetapi ulama Syi’ah menyatakan wajib.
Jika dilakukan tarjih, maka pendapat Syi’ah ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat mayoritas ulama, karena sesuai dengan prinsip kaidah pokok amr, yaitual-amr li al- wujub (perintah menunjukkan wajib).
Artinya, penerapan kaidah ini harus dipertahankan, lebih-lebih terkait dengan perceraian, yang hanya dibolehkan dalam keadaan yang mendesak dan bahkan ia sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah.
Kerena itu, adanya persaksian dalam perceraian merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak.
Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-shari’ah), yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk bahaya. Bahkan, perceraian tergolong maqasid daruriyyah atau maslahah dharuriyah (bersifat primer) karena berkaitan dengan prinsip hifz al-nasl (memelihara keturunan).
Alasan yang Berpegangan Pendapat Klasik dan Kelemahannya
Kelompok yang tidak setuju talak di depan atau melalui pengadilan dan bahkan mengkritik keras terhadap kelompok yang mensyaratkan ikrar talak harus di depan pengadilan adalah tidak berdasarkan istimbat atau istidlal, tetapi hanya berdasarkan fakta sejarah:
- BahwaRasulullah SAW., para shahabat dan ulama yang datang kemudian tidak mengharuskan talak di deppan pengadilan;
- Bahwa talak yang dilakukan di depan pengadilan merupakan suatu perbuatan yang membuka rahasia atau cacat rumah-tangga, yang seharusnya ditutup rapat-rapat, tidak perlu diketahui orang lain. Padahal salah satu etika dalam ajaran Islam adalah menjaga dan melihara rahasia atau cacat orang lain;
- Tidak ada seorang ulama-pun yang mengharuskan izin kepada hakim sewaktu suami akan menceraikan isterinya merupakan ijma’ sukuti sejak masa shahabat dan ulama sesudahnya.
- Menjatuhkan talak melalui izin pengadilan tidak akan mendapatkan kemaslahatan (keuntungan);
- Sebab-sebab yang membolehkan terjadinya perceraian adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan kejiwaan, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak membutuhkan bantuan pengadilan.
Alasan-alasan yang tidak sependapat pelaksanaan talak di depan pengadilan tersebut diatas mengandung kelemahan berikut:
Talak yang terjadi pada masa Rasulullah masih hidup sebenarnya diketahui oleh Rasulullah SAW. walaupun dengan sunnah taqririyah (penetapan).
Artinya, Rasulullah SAW. mendapatkan pemberitahuan tentang terjadinya talak yang dilakukan oleh sebagian shahabat dan ini sebagai tanda persaksian talak walaupun dengan teori wawu ‘ataf li al-tartib, bukan li almaiyah (bersamaan).
Hal ini sebagaimana pendapat ulama yang mewajibkan ada saksi, setelah terjadi ikrar talak, yang dalam hal ini Rasulullali SAW berfungsi sebagai penguasa (hakim) dalam pengertian luas, sekaligus sebagai qodli yang bertugas sebagai lembaga yudikatif.
Tipe pelaksanaan talak seperti ini hampir sama dengan pelaksanaan talak di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana persaksian talakdilaksanakan bersamaan dengan pengucapan ikrar talak, yang berarti menggunakan wawu al-‘atfi li al-ma’iyah (bersamaan).
Jika mereka beralasan talak yang dilakukan di depan pengadilan itu membuka rahasia rumah tangga antara suami isteri yang seharusnya ditutup dengan rapat-rapat sehingga orang lain tidak mengetahui kejelekan-kejelekan yang terjadi di dalamnya, maka hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Secara umum (deduktif), berdasarkan norm wissenschaft, membuka ‘ayb (cacat) itu dilarang oleh ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam hadis “man satar musliman satara Allahu fi al-dunya wa al-ikhirah” (barang siapa yang menutupi cacat orang lain, Allah akan menutupi cacatnya di dunia dan akhirat.
Jika dalam penyelesaian talak ini tidak membuka ‘ayb(cacat) di hadapan hakim, hakim tidak dapat memutuskan perkara dengan baik, lebih-lebih sebelum dilakukan keputusan dilakukan mediasi melalui mediator dari keluarga dan mediator yang bersetifikat. Untuk itu, jika ada perintah perdamaian (fa aslihu), maka diperlukan sesuatu yang menjadi sarananya (a1-wasail fi hukmi al-maqasid).
Dalam hal ini, membuka rahasia atau ‘ayb (cacat) merupakan sarana untuk menyelesaikan perkara (talak), sebagaimana dokter tidak akan dapat mengobati penyakit yang diderita pasiennya, tanpa melalui pemberitahuan sakitnya dengan secara benar dan jujur.
Dalam hal iniIndonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila telah membuat aturan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan melalui sidang tertutup sewaktu memeriksa, sebagaimana termaktub dalam Pasal 68 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama.
Pasal tersebut menyatakan, pemeriksaan permohonan cerai talak dalam sidang tertutup. Jika tidak demikian, maka talak menjadi batal demi hukum.
Dengan demikian, pemeriksaan secara tertutup merupakan ciri khas dalam perceraian, sehingga tidak dilihat oleh orang banyak, kecuali hakim dan mediator yang sedang melaksanakan tugas.
Keharusan persaksian talak di depan pengadilan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengurangi angka perceraian, sehingga pihak-pihak yang akan melakukan perceraian akan mengukur baik dan buruknya.
Bahkan, suami yang sudah niat menceraikan isterinya terkadang membatalkan niatnya, karena ia telah diberi nasehat, baik oleh mediator maupun hakim yang memeriksanya sebelum perkaranya diputuskan.
Keadaan ini berbeda jika hak talak ini tidak melibatkan pihak pengadilan, maka suami dengan seenaknya dapat menjatuhkan talak kepada isterinya, kapan saja dan di mana saja.
Bahkan, dalam prakteknya di Indonesia, talak yang demikian (talak liar) ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang terpandang dan dianggap tokoh sampai bertarap nasional.
Hal ini tidak sesuai dengan prinsip talak dalam Islam, yang menyatakan bahwa talak merupakan yang halal yang sangat dibenci Allah. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa talak melalui izin pengadilan tidak mendatangkan kemaslahatan atau hanya berupa kemaslahatan wahmiah adalah tidak tepat, karena keberadaan iqamat al-shahadah fi al-thalaqpada lafal wa aqimui al-shahadata li Allah, yang oleh mufassir seperti Fayruzabadi (Tanwir al-Miqbas) dan al-N awawi al-Bantani (Tafsir Marah Labid) dan ‘Ali al-Sayis ( Tafsir Ayat al-Ahkam), dilakukan di hadapan hakim (pengadilan) adalah dijelaskan mengenai alasan hukumnya (‘illat al-hukmi) pada kelanjutan ayat berikutnya (dhalikum yu’azu bihi mankana yu’minu bi Allah….).
Tidak adanya ulama yang mengharuskan izin dan hakim jika suami akan menceraikan isterinya merupakan ijma’ sukuti sejak masa shahabat dan ulama sesudahnya merupakan alasan yang kurang tepat jika dihadapkan dengan hukum Indonesia yang mengharuskannya.
Hal ini didasarkan, bahwa hukum Indonesia yang mengharuskan ada izin dari pengadilan merupakan produk legislatif yang bersifat mengikat. Sementara itu, sumber hukum materiilnya diambil dan Al-Qur’an dan Hadis serta hasil ijtihad ulama, lebih-lebih diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijma’ ulama Indonesia, balk melalui metode takhyir maupun talfiq.
Oleh karena itu, ijma’ulama Indonesia yang merupakan ijma’ qawli mempunyai kedudukan yang kuat, apalagi menjadi hokum positip dan/atau hukum yang hidup di masyarakat (living law).
Jika saja perceraian itu merupakan sesuatu yang terkait dengan urusan kejiwaan (al-umur an-nafsiah) seperti suami sudah tidak mencintai isterinya, sehingga tidak perlu lewat pengadilan, maka pernyataan ini tidak tepat dijadikan alasan, karena suami akan sewenang-wenang dalam menceraikan isterinya.
Penyebab perceraian yang berupa urusan kejiwaan akan lebih tepat jika melalui pengadilan, sebab sewaktu suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama, dia tidak langsung mengucapkan ikrar talak.
Akan tetapi, diharuskan melalui proses perdamaian (mediasi) terlebih dahulu, dengan mediator yang sudah disiapkan, lebih-lebih mediator yang bersertifikat dan berlatar belakang pendidikan ilmujiwa.
Dengan melalui mediator ini akan terungkap penyebab perceraian atau percekcokan yang terjadi antara suami isteri, sehingga dia dapat mengembalikan keduanya pada posisi yang semula.
Sementara itu, jika mediator tidak dapat merukunkan kembali antara keduanya, dia mengambil sikap untuk memilih perceraian, tetapi perceraian yang ihsân dan maruf yang akhirnya sesuai dengan firman Allah, wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min san’atihi”.
Kemaslahatan Ikrar Talak Dilakukan di Depan Pengadilan
Ikrar talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama akan mengandung beberapa hikmah atau kegunaan sebagai berikut:
- Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya, bahkan perkawinan yang kurang dikehendaki kedua belah pihakpun tetap menjadi perhatian Islam, seperti Islam sangat membenci perceraian. Karena itu, pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut;
- Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi orang yang haknya dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan Syari’at Islam;
- Kehadiran pengadilan berfungsi untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum menjatuhkan talak, suami diperintahkan lebih dahulu oleh pengadilan untuk menyelamatkan perkawinan, yang berarti sama dengan menyelematkan keluarga dan masyarakat dan kehancuran. Melalui peran pengadilan diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada diri sendiri secara individu;
- Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak menyimpang dan ajaran syari’at, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta benda dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan perkawinan sebaliknya;
- Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup para isteri, sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan isteri-isteri selalu dalam keadaan kekhawatiran jangan-jangan nanti suami akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan alasan yang sangat sepele atau karena kesalahan mutlak suami seperti penjudi dan peminum-minuman keras dan sejenisnya;
- Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai (mediator) yang diperintah syari’ah, yang berusaha menetralisir pihak-pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian);
- Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara (i’tibar), yang berasal dari kasus-kasus orang lain tentang akibat-akibat dari perceraian yang bersumber pada kasus-kasus sebelunmya kepada pihak pihak yang sedang dalam kasus perceraian;
- Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab munculnya perceraian yang pada gilirannya akan dijadikan kajian sosial yang sangat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen ini pada gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah perkawinan yang lebih tepat. Di samping itu, peradilan dapat berperan sebagai sarana utama untuk mendidik dan membina peningkatan kesejahteraan kaum ibu dan mengadakan pembinaan agar kaum laki-laki dapat mencegah dari perilaku jeleknya;
- Pengadilan dapat diharapkan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari percerian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak atau mut‘ah.
Pelaksaan ikrar talak, yang telah ditentukan pemerintah mêlalui undang-undang merupakan sesuatu yang seharusnya ditaati oleh umat Islam Indonesia, karena sangat sesuai dengan maqasid as-Syari’ah dalam memelihara keturunan dan harta benda.
Peraturan tersebut sangat tepat untuk menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam sebagaimana diketemukan dalam kitab-kitab fiqh, seperti: apakah harus ada niat dan ada saksi sewaktu menjatuhkan talak.
Untuk itu, demi kepastian dan kesatuan hukum, pemerintah telah menempuh jalan ijtihad insya’i dan intiqa‘i dalam menentukan jatuhnya talak yang diucapkan suami kepada isterinya.
Kemaslahatan yang diperoleh ikrar talak di depan pengadilan ini dapat juga didekati melalui teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham (individual utilitarianisme),John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering (social utilitarianisme).
Undang-undang harus memberikan kebahagiaan atau manfaat, baik kepada individu (muthallaqah)dan masyarakat (keluarga muthallaqah) , termasuk juga lingkungan masyarakat yang didiami muthallaqah.
Oleh karena itu, teori ini sebenarnya tidak berbeda dengan teori maslahah atau istislahi dalam Usul al-Fiqh, bahkan al-Ghazali memberlakukan terori istislahi tidak harus pada tingkatan daruri, tetapi diberlakukan pada sesuatu yang dipersamakan dengan daruri (ma yajri majri al-daruri). Bahkan, al-Tufi tidak membedakan antara maslahah dariyah, hajjiah dan tahsiniyah.
Adanya keharusan ikrar di depan pengadilan bersifat ijtihad, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai institusi legislatif, yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah (eksekutif) dan selanjutnya diterapkan di pengadilan (yudikatif) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.Alqur’an dalam surat al-Nisã’ (4): 59 telah memerintah umat Islam untuk mentaati Uli al-Amr (pemerintah) selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis.
Islam menyatakan, uli al-amr tidak mempunyai hak mutlak dalam pembentukan hukum, tetapi hanya terbatas pada dua hal, yaitu tashri’ tanfidh dan tashri’ tanzim; Tashri’ tanfidh dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam nas syari’ah islamiyah, bersifat pelaksana atau sebagai corong dalam melaksanakan hukum.
Sementara tashri’ tandhim mengarah pada pengaturan masyarakat dan menjaganya atas dasar prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal (asas mabadi’ al-sahari’ah al- ‘ammah). Tasri’ model ini dilakukan sewaktu tidak ada nas syara’i yang secara khusus mengaturnya.
Jika pemerintah (uli al-amr) telah menetapkan undang-undang yang mengatur pelaksanaan ikrar talak harus di depan pengadilan, sebenarnya merupakan aplikasi dan suwat al-Talaq (65): 1-2, terkait dengan waktu dan tempat pengucapan ikrar talak yang merupakan petunjuk dan perintah pada persaksian dalam lafal wa ashhidu dhaway ‘adl minkun dan penentuan ma’mul yang tidak disebutkan dalam wa aqimu al-shahadah li Allah, yang kemudian dilakukan istinbat al-hukmi dengan menggunakan kaidah lafal‘am (perspektif Syafi’iyah) dan kaidah takhsis bi al-‘urf al-‘amali (perspektif Hanafiyah), termasuk teori maslahahi Malik, istimbath al-Ghazali dan maslaha al-Tufi.Dengan demikian, metode istinbat dan istidlal diterapkan dalam penentuan keharusan ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan.
Berdasarkan pernyataan di atas, pengaturan tentang pelaksanakan ikrar talak di depan pengadilan mengikat pada umat Islam di Indonesia, yang berarti harus diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten dengan mengenyampingkan teori pengucapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh.
Hal inikarena aturan ikrar talak yang ada di Indonesia juga merupakan fiqh Indonesia, sama-sama fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab, karena kedua fiqh tersebut merupakan hasil ijtihad, lebih-lebih fiqh Indonesia melalui ijtihad jama’i (kolektif) yang dipandang lebih baik daripada ijtihad fardi (individu).
Dalam hal ini, sekaligus pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008, lebih-lebih Kompilasi Hukum Islam telah menggunakan kaidah fiqh “hukm al-hakim fi al-masi’il al-ijtihadiyah yarfa’u al-hilaf (keputusan pemerintah dalam masalah masalah ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat). Perbedaan pendapat ulama tersebut terkait dengan harus atau tidaknya pengucapan ikrar talak di depan pengadilan.
Keadaan ini tetap berlangsung hingga saat ini, sehingga diperlukan pemecahannya melalui pendekatan ilmu yang biasa digunakan oleh ulama-ulama pesantren, terutama ilmu ushul al-fiqh yang menggunakan kaidah lughawiyah(kebahasaan) dan tashri’iyah (yang menekankan pada maslahah) serta pendekataan lain (teori utilitarianisme) sebagai pendukung.
Pelaksanaan ikrar talak (sebagai tabi’) harus dilakukan di depan sidang pengadilan dapat dikembangkan dalam nikah sebagai matbu’ (yang diikuti) melalui pendekataan kaidah kebahasaan, berupa mafhum muwafaqah (Syafiiyah) atau dalalat al-nas (Hanafiyah), yang jika digunakan kaidah fiqh akan berbunyi al-matbu’u (an-nikah) tabi’ li al-tabi’ (at-thalaq) bukan a1-tabi’(al-thalaq tabi’ li al-matbu’ (al-nikah).
Hal ini menunjukkan, nikah harus mengikuti aturan talak, harus ada saksi dan melalui pemerintah. Antara keduanya terdapat kesamaan, yaitu memelihara nasab yang obyeknya adalah budl’u (kemaluan).
Aitinya, nikah sirri (tanpa sepengetahuan P2N dan/atau P3N sebagai pemerintah) dianggap tidak sesuai nilai-nilai Al-Qur-an walaupun dianggap sah oleh kebanyakan ulama, bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih mengganggap sah (Pasal 2 ayat 1). Dalam pasal tersebut dinyatakan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Kemudian Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Halini tidak dapat terlepas dari sejarah dibuatnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang penuh dengan kontroversi, karena sebagian rancangan undang-undang tersebut ada yang dianggap tidak sesuai dengan syari’at Islam padahal yang dimaksud dengan shari’at Islam di sini adalah fiqh sebagaimana dalam kitab kuning.
Sangat disayangkan sekali, jika dalam pernikahan harus ada saksi, sedangkan pada talak tidak ada saksi, pada hal dalam kenyataannya, biaya pernikahan sangat besar sekali, terutama pelaksanaan wallmah al-‘urshi.
Penutup
1. Keharusan adanya alasan dalam perceraian sebagaimana berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan kandungan surat al-Nisa’ (4): 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf wawu ataf pada dalalat al-tartib (menunjukkan berurutan), bukan li mutlaq al-jam‘i atau li al-mai’yah (bersama-sama).
Oleh karena itu, suami tidak boleh langsung mengucapkan kata-kata kepada isterinya “anti taliq”, tetapi harus ada alasan dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam perceraian;
2. Ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan adanya saksi dalam pengucapan ikrar talak adalah sesuai dengan kaidah amar pada lafal wa ashidu dhaway adlin dengan menempatkan kaidah pokok amar (perintah) pada wajib dan menggunakan marji’ (tempat kebali) bukan kepada lafal aw fariquhun, tetapi dikembalikan lafal fa thalliquhun.
Dalam hal waw ataf disamakan dengan kaidah syarat; sehingga berlaku syarat/ataf kembali kepada seluruh jumlah, tidak hanya pada jumlah (kalimat) yang terakhir;
3. Pelaksanaan ikrar talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama adalah sesuai dengan syar’i; Dengan pendekatan penerapan kaidah usul al-fiqh pada kaidah‘am, yaitu hadhf al-ma‘mul yufid al-umum; membuang ma‘mul, yang berupa obyek maf’ul, dharaf atau keterangan adalah menunjukkan umum, dengan melalukantakhrij al-ma‘mul (inventarisasi), tanqih al-ma‘mul (seleksi) pada lafal wa aqimu al-shahadah li Allah. Artinya, ma‘mul yang dibuang pada lafal tersebut berupa lafal“amam al-qadi”;
4. Pendapat yang demikian didukung beberapa ulama’ dan pakar hukum Islam antara lain oleh Fayruzabadi dalam kitabnya Tanwir al-Miqbas; Al-Samarqandi dalam kitabnya Bahr al-Ulum dan aN-Nawawi al-Bantani dalam kitab Tafsirnya “Tafsir al-Munir; ‘Ali al-Sayis dalam kitabnya “Tafsir Ayat al-Ahkam’ Sayyid Tanthawi dalam al-Tafsir al-Wasit dan Wahbah az-Zuhayli dalam kitab Tafsinya “Tafsiral-Munir;
5. Dengan demikian, pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
Sumber: fiqhmenjawab.net
